Search
Now showing items 91-100 of 154
PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-25)
Dewasa ini, klausul pengesampingan pasal 1266 KUHPerdata semakin banyak
diterapkan dalam setiap perjanjian. Atas pengesampingan pasal tersebut, apabila
para pihak tidak ada yang keberatan saat syarat batal terpenuhi ...
PUTUSAN PEMBERIAN MAAF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SOLOK)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-27)
Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap tindak pidana ternyata memiliki
dilema tersendiri. Sebagai contoh adalah kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Solok, yaitu berupa pencurian 1 ...
EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)
Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian serius baik
pemerintah maupun masyarakat, dan bukan sebagai kejahatan biasa melainkan
telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa dan upaya pemberantasannya ...
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-13)
Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya,
hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah,
serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara ...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-13)
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis merumuskan tiga permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Yogyakarta, apa sanksi yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri ...
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas
tanah sebagai alat bukti menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus ...
TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER dan APOTEKER ATAS PERMINTAAN TERTULIS OLEH DOKTER (RESEP) KEPADA APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-09)
esep adalah permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker untuk
menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Terdapat problematika yang
telah lama terjadi dan secara terus menerus berlangsung, berupa penulisan ...
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-29)
Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tgl. 1992 tentang
Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank Syari’ah
lahir sebagai ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-04)
Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi
tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah
satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29)