Search
Now showing items 41-50 of 154
PENEGAKAN HUKUM ( TATA TERTIB ) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)
Penegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan
manusia dikarenakan bermacam-macam jenis tindak kejahatan semakin hari kian
merajalela, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan pastinya didukung ...
PERBEDAAN MAKNA TENTANG PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PENGUASAAN PASAR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d, dan persekongkolan dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada Pasal 22 merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat menyebabkan ...
STRATEGI BISNIS DALAM KONSTRUKSI HOLDING COMPANY PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)
Perkembangan ekonomi dunia cenderung mengarah pada pasar bebas,
sehingga persaingan menjadi suatu keniscayaan dan ajang kompetisi pun digelar.
Untuk menghadapi persaingan bisnis, banyak pelaku usaha yang menciptakan
daya ...
KEBERTERIMAAN AMIL ZAKAT DI DI YOGYAKARTA ATAS HEGEMONI NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI UU NO 23 TAHUN 2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-04)
Merupakan anomali ketika amil zakat yang selama beberapa tahun melalui
FOZ ingin agar negara lebih perhatian kepada zakat, tetapi justru menolak UU
Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat padahal UU a quo memberikan
menuntut ...
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA STUDI PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat khususnya yanga da di desa. Karena selama ini pengaturan pemerintahan desa ‘hanya’ disisipkan pada undang-undang Pemerintahan ...
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-04)
Akibat hukum perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi
Perseroan Terbatas Anindya, sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang sejak awal merupakan beberapa perusahaan daerah ...
IMPLIKASI KONFLIK NORMA MENGENAI PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP - KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN KINTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-30)
Ths study is based on the inclusion of the Badan Usaha Milik Negara Perseroan
Terbatas ( BUMN Persero ) as one of the inspection object Badan Pemeriksa
Keuangan ( BPK ) as a result of the breadth of the scope of state ...
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ETIKA BISNIS DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-20)
The title of this research is ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION AS DISPUTE SETTLEMENT MODEL OF BUSINESS
ETHICS IN THE REALIZING OF THE FUNCTION OF PRIVATE
OMBUDSMAN INSTITUTION (LOS) OF SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA. The ...
PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA PADA MERK JASA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA ( Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO )
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagairnana Kriteria Hak Atas
Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada
merek jasa dalam ...
NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13)
Investasi/Penanaman Modal, baik itu oleh pemodal domestik maupun
asing, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi suatu Negara, lebih-lebih lagi bagi Negara berkembang
seperti ...