Gagasan Pengaturan Pengujian AD/ART Partai Politik di Lembaga Peradilan

Abstract

Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan kehidupan politik modern yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Sebagai isntrumen terpenting dalam demokrasi partai politik memainkan peran dan fungsi yang sentral untuk terus menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Peran dan fungsi tersebut meliputi fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, komunikasi politik, hingga agregasi kepentingan. Peran dan fungsi tersebut belum dijalankan dan diimplementasikan secara maksimal oleh partai politik. Selain itu, secara organisasi beberapa partai politik di Indonesia masih bergantung pada peran tokoh dan bahkan cenderung mengarah pada terjadinya personalisasi dalam tubuh partai politik itu sendiri. Salah satu penyebab terjadinya berbagai problematika tersebut adalah desain AD/ART yang dibentuk dengan tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi di dalamnya dan justru memberi peluang terhadap berlakunya sistem oligarki di tubuh partai politik itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, penting kiranya untuk dilakukannya pengujian terhadap AD/ART partai politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertama, apa urgensi pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ? Kedua, apa problematika yuridis yang muncul dalam gagasan pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ? Ketiga, bagaimana konsep pengaturan pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yuridis berupa AD/ART partai politik, ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut pengujian norma di lembaga peradilan serta buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AD/ART partai politik mengandung berbagai problematika yang mencakup pembentukan kepengurusan yang tidak demokratis dan pengambilan keputusan yang sentralistik dan tidak demokratis. Sehingga urgensitas pengujian dalam rangka perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggota dan masyarakat, untuk menciptakan koherensi dan konsistensi peraturan perundang-undangan, upaya reformasi terhadap kelembagaan partai, dan kontrol terhadap norma hukum. Problematika yang mencul dalam gagasan pengujian terletak pada AD/ART partai bukan norma hukum yang mengikat umum dan partai politik bukan badan atau lembaga negara. Sedangkan konsep pengaturan pengujian dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 8 UU. 12 Tahun 2011, Undang-Undang Parpol, dan PERMA No. 1 Tahun 2011 dan memberikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung.