Browsing Students & Alumnae by Subject "Pemilu"
Now showing items 1-20 of 24
-
1 IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014 ( Studi Kasus di Kota Yogyakarta )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi ... -
Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Menyambut Pemilu 2019, KPU sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu, menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan legislatif. Adapun Pasal 4 ayat (3) PKPU sarat dengan pandangan diskriminasi, yakni membatasi ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADA UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
Implementasi dan Efektivitas Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada penyelenggaraan pemilu tentu memiliki lembaga khusus untuk mengawasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum badan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).Berdasarkan Undang-undang ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul Penerapan Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Setiap makhluk hidup di dunia memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah hak sipil dan politik. ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Salah satu bagian dari pada tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi faktul, dimana verifikasi faktual berttujuan untuk memverifikasi persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu. Verifikasi faktual ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KPU KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-10)Penelitian berjudul Implementasi Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berawal dari observasi peneliti pada kewajiban KPU dalam ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ... -
Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018 merupakan fenomena yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Mengingat dalam dalam pilkada serentak 2018 ada sebagian kandidat yang memiliki ... -
Pengelompokan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Dpd Dan Dpr Tahun 2019 Di Indonesia Dengan Pendekatan Metode Density-Based Spatial Clustering Of Applications With Noise (Dbscan) (Studi Kasus: Data Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Dpd Dan Dpr Di Indonesia Pada Tahun 2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2022-04-22)Proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk menepati jabatan-jabatan politik di bagian-bagian tertentu disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu). Dikutip dari Merdeka.com pada pemilu tahun 2004 dengan tingkat ... -
Pengelompokan Pemilih pada Pemilianumum 2004 di Propinsi DIY Dengan Pendekatan Analisis Klaster Hierarkis
(Universitas Islam Indonesia, 2005)Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan mengelompokkan wilayah kecamatan yang ada berdasarkan kemiripan dari 3pemilihan yang berlangsung. Data yang digunakan ... -
Penggunaan Noken dalam Pemilihan Presiden di Tahun 2014 dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanta, mempertinggi tingkat ekonomi, kehidupan ... -
Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Demokrasi dianggap sebagai sistem kepemerintahan yang ideal , sistem demkorasi selalu melibatkan rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum suatu negara. baik berpatisipasi secara langsung maupun tidak ... -
PERAN KPU KABUPATEN KLATEN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PILKADA TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada tahun 2015. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran KPU Kabupaten Klaten untuk ... -
Peranan Bawaslu DIY Dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-12)Pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, dimana Pemilu serentak tahun 2019 merupakan momen yang sangat penting untuk suksesi kepemimpinan di negara ini. ... -
Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Survei Dan Quick Count
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Pemihan umum (Pemilu) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Adanya pelaksanaan pemilihan umum mengakibatkan berbagai fenomena politik bermunculan. Salah satu fenomena politik yang muncul dari diadakannya ...