PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan respon atas gerakan reformasi yang diharapkan dapat mengakomodasi harapan perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, mengedepankan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Salah satu artikulasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah untuk mewujudkan berbagai harapan di atas adalah melalui perbaikan regulasi yang menjadi basis tindakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan efektif. Namun demikian, desentralisasi dan otonomi daerah direspon secara berlebihan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menggali potensi daerah dan pendapatan asli daerah dengan mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang justru kontra-produktif dan membebani masyarakat. Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta membangun inisiasi untuk memperbaiki kualitas pembentukan peraturan daerah dengan menerapkan metode regulatory impact assessment (RIA) dalam proses pembentukannya, khususnya pada tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif. RIA merupakan kerangka berfikir yang sistematis dan logis untuk membangun argumentasi dalam pengambilan keputusan. Metode RIA terdiri dari analisa masalah, analisa tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, penyusunan strategi implementasi dan konsultasi publik dalam setiap tahapannya. Metode ini diharapkan akan mampu membantu pengambil kebijakan dalam menyusun naskah akademik yang lebih baik dan komperhenship sebagai landasan perlu atau tidaknya membentuk regulasi baru. Menilik pada idealisasi tersebut, penelitian ini fokus pada pertanyaan sejauhmana efektifitas penerapan metode RIA dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta yang diharapkan akan membantu memberikan dampak positif bagi produk hukum daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metede komparatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisa perbandingan terhadap Perda yang menggunakan metode RIA dan yang dilakukan dengan tidak menggunakan metode RIA dapat disimpulkan bahwa metode RIA sangat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun argumentasi dan menguji inisiasi Raperda yang diusulkan oleh SKPD. Namun demikian, penerapan metode RIA ini belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena tidak didukung dengan konsultasi publik yang mencukupi untuk setiap tahapannya. Hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplemetasikan RIA adalah bahwa RIA menuntut adanya konsultasi public yang maksimal dalam setiap tahapan. Hal ini menjadi kendala karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami RIA dengan baik, waktu dan biaya yang terbatas. Selain itu, RIA juga belum dikenal secara luas oleh internal pemerintah, DPRD dan juga masyarakat luas. Mengacu pada tuntutan pentingnya menyusun alasan logis akan kebutuhan lahirnya peraturan daerah (Pasal 33) serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya (Pasal 96) yang diamanatkan Undang- Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan serta menilik pada dua aspek penting dalam RIA yaitu konsistensi kerangka berfikir logis-sistematis dan menuntut dilakukannya konsultasi publik pada setiap tahapannya, maka jika RIA diterapkan secara konsisten akan mampu membantu mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas baik pada prosesnya maupun produk hukumnya sesuai dengan yang diidealkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011.