Master of Law: Recent submissions
Now showing items 281-300 of 1540
-
“Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan ... -
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Perubahan Yayasan Yang Menimbulkan Perkara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ... -
Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ... -
Kekuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penelitian untuk menganalisa dan mengetahui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan mengetahui relevansi antara diversi dengan keadilan restoratif dan mengkaji pelaksanaan diversi dalam penanganan ... -
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan peraturan ... -
Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ... -
Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Administrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berangkat dari adanya kasus pemberhentian dengan hormat Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL), Aceh Tenggara atas nama Prof. Dr. Ir. H. Hasnudi, MS oleh Yayasan Pendidikan Gunung Leuser (YPGL). Proses ... -
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
Absorpsi Konsep Qisas Hukum Pidana Islam Dalam Regulasi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang (Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) 2015 Terkait Bab XXIII-XXV Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak Pidana Penganiayaan)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Absorpsi Konsep Qis}a>s} Hukum Pidana Islam Dalam Regulasi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang (Studi Kritis RUU KUHP 2015 Terkait Bab XXIII-XXV Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Penganiayaan) ... -
Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020-10-09)Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai problematika penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh notaris yang melebihi batas kewajaran di kabupaten klaten. Penelitian ini dilakukan menggunakan ... -
Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat ( Studi Kasus Di Eks Karisidenan Madiun )
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena sering terjadi ... -
Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan RI dalam perspektif negara hukum dan pembagian kekuasaan; termasuk pula untuk mengetahui konsep ideal lembaga Kejaksaan RI ... -
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya
(Universitas Islam Indonesia, 2021-04-22)Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum baginotaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya serta untuk mengetahui dan menganalisis ... -
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ... -
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-20)Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
Keabsahan Akta Pinjam Pakai Perusahaan Antar Peserta Tender
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini untuk mengkaji keabsahan akta dan tanggung jawab Notaris terhadap pinjam pakai perusahaan antar peserta tender. Fokus masalah pembahasan pertama, mengenai bagaimana keabsahan akta pinjam pakai perusahaan ... -
Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah aspek-aspek substansi ...