Master of Law: Recent submissions
Now showing items 301-320 of 1540
-
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-05)Penelitian ini berjudul, “KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala perdebatan ... -
Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Thesis ini mengkaji penerapan Asas Ius Curia Novit dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap keamanan data pribadi nasabah maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank dalam kasus card skimming. Kartu ATM ... -
Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1. Bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet, 2. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak pre order. Penelitian ... -
Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tinjuan Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam tinjaun hukum Islam. ... -
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di dalamnya, namun dalam RUU Jabatan Hakim ada beberapa ketentuan ... -
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017)pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana, termasuk ... -
Viktimisasi Struktural terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tesis ini bertujuan untuk membuktikan secara teoritis dan empiris, mengenai kejahatan struktural negar dan korporasi dengan menggunakan politik perampasan ruang hidup yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ... -
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Hukum Pakualaman Ground Di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ... -
Implementasi Dasar Besaran Pajak Penghasilan (Pph) Yang Berkaitan Dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman. Jenis ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, secara yuridis haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT pembeli dan penjual belum ... -
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah terhadap Transaksi Berbasis Zona Harga di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
Kemampuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-04)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber ... -
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan pembayarannya ... -
Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang dari Konstruksi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul “Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... -
Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tesis ini bertujuan untuk mengkritisi syarat permohonan pernyataan pailit, dimana dalam prakteknya saat ini lembaga kepailitan disalahgunakan baik oleh Kreditor maupun Debitor. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil Di Kabupaten Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama Apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan Nasional ...