Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1461-1480 of 1559
-
PENANGANAN KEGAWATDARURATAN MEDIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Gawat darurat merupakan suatu kondisi klinis pasien yang membutuhkan penanganan medis segera, karena hal ini guna penyelematan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Namun demikian, dalam praktek yang terjadi hal ini ... -
LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT (STUDI PASAL 4 ANGKA 16 KODE ETIK JABATAN NOTARIS)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisi mengenai larangan terhadap notaris dalam membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana termuat di dalam ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA MUTLAK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendaftaran peralihan hak jual beli dengan mendasarkan kuasa menjual dan bagaimana tanggung jawab PPAT dengan adanya ketentuan yang melarang penggunaan kuasa ... -
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum serta konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan. Penelitian ini menggunakan ... -
PERANAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-15)Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (Instrumentaire Getuigen).Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan ... -
IMPLIKASI PERJANJIAN KERJASAMA TERHADAP PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama yang objek jaminannya telah dipasang Hak Tanggungan. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan yaitu ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-05-25)ABSTRAK Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetukan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala ... -
Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Tesis ini membahas mengenai apakah pembeli mendapat kepastian hukum atas rumah susun yang luas unitnya lebih kecil, yang tidak sesuai daripada yang dimuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bagaimana ... -
ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-11)Pemilihan kepala daerah secara langsung telah mewarnai dinamika demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan secara langsung melahirkan sebuah legalitas terhadap dinasti politik. Seorang kepala daerah dan keluarganya ... -
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ... -
ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu ... -
PUTUSAN MKDKI SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DOKTER YANG DILAPORKAN DALAM SENGKETA MEDIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Dokter merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, untuk menjalankan profesi ini dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jenjang pendidikan kedokteran hingga sampai pada kebolehan untuk ... -
IMUNITAS ASET NEGARA DALAM PERJANJIAN ANTARA BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DENGAN PIHAK ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-27)Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki imunitas, yaitu imunitas yurisdiksional dan imunitas eksekusi. BUMN merupakan perusahaan milik negara, ketika melakukan hubungan bisnis dengan pihak asing maka ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)Perlindungan dalam konstitusi Indonesia telah di masukkan sebagai bagian dari Hak asasi manusia yang tertulis dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan ... -
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Agenda dalam pembangunan hukum di era kekinian ini, kiranya dapat ditujukan dalam aspek pembaharuan hukum pidana Nasional kedepan. Kajian historis-politis bagaimana hukum pidana muncul di Indonesia yang tidak terlepas dari ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERMENKUMHAM NOMER 9 TAHUN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PECANDU DITINGKAT KEJAKSAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-27)Hukum lahir dan di bentuk oleh masyarakat untuk membatasi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat atau dengan kata lain hukum sebagai control terhadap perilaku manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat terkait hal-hal ...