KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM HAL TERJADI SENGKETA

Abstract

Dilatarbelakangi dengan adanya transaksi jual beli Tanah dengan menggunakan perjanjian pendahuluan yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mana Perjanjian tersebut muncul sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli Hak atas tanah. Perjanjian pengikatan Jual Beli sendiri merupakan perjanjian yang berada dalam ranah Hukum Perdata oleh karena nya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH perdata. Aapabila didasarkan pada syarat sahnya perjnajian maka Kedudukan Hukum dari Perjanjian Jual Beli tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun mengikat ternyata Prjanjian Jual Beli sendiri masih terdapat celah untuk disimpangi dan diingkari. Penelitian ini mengkaji mengenai Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli (PPJB) dalam hal terjadi sengketa dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan Perikatan Jual Beli lunas dalam hal terjadi sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan khususnya KUHPerdata, Peraturan tentang Jabatan Notaris, Undang – Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah, dan peraturan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu sebagai pendukung digunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Sebagai data dukung dari bahan hukum primer maka ditambah dengan instrumen hasil wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPer, dengan terpenuhinya semua syarat meliputi syarat subyektif yaitu adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak serta syarat obyektif yaitu adanya hal tertentu serta causa yang halal maka kedudukan PPJB menjadi sah serta mengikat namun apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka PPJB tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektifnya yang tidak terpenuhi maka PPJB tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi pembeli dengan Perikatan Jual Beli Lunas dalam hal terjadi sengketa dapat diminimalisir dengan dibuatnya Kuasa Menjual yang dibuat secara Notariil di hadapan Pejabat yang berwenang. Dilatarbelakangi dengan adanya transaksi jual beli Tanah dengan menggunakan perjanjian pendahuluan yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mana Perjanjian tersebut muncul sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli Hak atas tanah. Perjanjian pengikatan Jual Beli sendiri merupakan perjanjian yang berada dalam ranah Hukum Perdata oleh karena nya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH perdata. Aapabila didasarkan pada syarat sahnya perjnajian maka Kedudukan Hukum dari Perjanjian Jual Beli tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun mengikat ternyata Prjanjian Jual Beli sendiri masih terdapat celah untuk disimpangi dan diingkari. Penelitian ini mengkaji mengenai Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli (PPJB) dalam hal terjadi sengketa dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan Perikatan Jual Beli lunas dalam hal terjadi sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan khususnya KUHPerdata, Peraturan tentang Jabatan Notaris, Undang – Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah, dan peraturan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu sebagai pendukung digunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Sebagai data dukung dari bahan hukum primer maka ditambah dengan instrumen hasil wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPer, dengan terpenuhinya semua syarat meliputi syarat subyektif yaitu adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak serta syarat obyektif yaitu adanya hal tertentu serta causa yang halal maka kedudukan PPJB menjadi sah serta mengikat namun apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka PPJB tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektifnya yang tidak terpenuhi maka PPJB tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi pembeli dengan Perikatan Jual Beli Lunas dalam hal terjadi sengketa dapat diminimalisir dengan dibuatnya Kuasa Menjual yang dibuat secara Notariil di hadapan Pejabat yang berwenang.