Search
Now showing items 31-40 of 56
Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2021-12-17)
Keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya
dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya
kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Permasalahan yang ...
Problematika Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-12-17)
Sumber keuangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (SDA) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang
pendapatan keuangan daerah, mengingat banyaknya potensi yang dimiliki ...
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Sebagai Instrumen Hukum Untuk Menderegulasikan Produk Hukum Daerah (Studi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-12-15)
Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait latar belakang dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan apakah Peraturan Pemerintah Nomor ...
Akibat Hukum Dari Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder): Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-07)
Nilai kapitalisasi pasar yang besar menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi
global yang atraktif. Maraknya Penanaman Modal Asing (PMA) membuat praktik
nominee shareholder semakin meningkat, walaupun UU dengan ...
Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-01)
Online Single Submission has been regulated in Government Regulation Number 24 of 2018
concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, but in its implementation it still
creates problems. The first ...
Kemampuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-04)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di
Indonesia mengenai kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan kendala apa
saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber ...
Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)
Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah urgensi pengaturan
hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia?
Kedua, Bagaimanakah aspek-aspek substansi ...
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-05)
Penelitian ini berjudul, “KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP
PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) UndangUndang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
dan
...
Pelaksanaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-05)
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah dalam Rangka Kunjungan Kerja DPRD Kota Pekalongan
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.
Penelitian ...
Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Suatu Anak Perusahaan Di Tinjau Dari Konsep Penataan Kembali Hutang Perusahaan (Corporation Debt Restrukturing)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-17)
Induk perusahaan adalah entitas yang terpisah dari anak perusahaan, sehingga
pertanggungjawaban induk perusahaan atas anak perusahaan hanya sebatas
saham yang disetorkannya saja. Namun yang perlu pula kita pahami, ...