Search
Now showing items 11-20 of 191
Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-12)
Pasar modal memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional.
Terkumpulnya modal yang sangat besar di pasar modal memerlukan aturan yang
sangat ketat agar seluruh pelaku pasar modal mendapatkan perlindungan hukum ...
Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-22)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latar belakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana ...
POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-14)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum terhadap ketentuan Pasal 27
ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang ...
PENERAPAN VALIDASI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DI KABUPATEN KLATEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-23)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan validasi dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan pada transaksi jual beli oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.Validasi ...
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU NOMINEE
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-09)
Tesis ini merupakan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang dilakukan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ...
AKAD AT-TABA’I (ACCESOIR) PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-28)
Penelitian ini berjudul Akad At-Taba‟i (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan
Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah. Terdapat 2 (dua) macam jenis Bank di
Indonesia yang diatur dalam 2 (dua) sistem perbankan yaitu Bank ...
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PRAKTEK NOTARIS TERHADAP AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-21)
Transaksi non-tunai dalam akad Mudharabah merupakan salah satu dari
beberapa macam jenis akad dalam perbankan syariah. Mudharabah Merupakan
akad berbasis bagi hasil, di mana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan
modal ...
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24)
Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien ...
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)
Penelitian ini berjudul kedudukan Wakil Presiden dalam sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam
UUD ...