Search
Now showing items 1-10 of 111
Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Pembahasan tentang pengertian keuangan negara tentu tidak bisa dipisahkan
dalam peroses pengendalian tindak pidana korupsi, konstruksi pemahaman yang harus
diketahui terlebih dahulu adalah mengenai tentang unsur-unsur ...
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-25)
Kejahatan perdagangan pengaruh (trading in influence) yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lepas dari hubungan stuktural dalam suatu partai politik maupun dalam suatu kelembagaan ...
Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-20)
Sharia arbitration is the way of settling a civil dispute outside the court based on
an arbitration agreement which is made in writing by the disputing parties based
on Sharia principles. So far, the arbitration concept ...
Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020-10-09)
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai problematika penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh notaris yang melebihi batas kewajaran di kabupaten klaten.
Penelitian ini dilakukan menggunakan ...
Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah Agung)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Dynamics of constitutional development, particularly in relation to the implementation of Constitutional Court decisions, are interesting to discuss, because they cause various problems related to the execution of ...
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-22)
Berkembangnya Lembaga Keuangan Syari’ah dalam perekonomian Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan besar penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan memanfaatkan koperasi sebagai tempat memperkaya diri ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-23)
Penyelesaian perkara pidana penambangan emas tanpa izin dalam praktiknya harus dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku penambangan. Perlu landasan filosofis dan sosiologis baik hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ...
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-22)
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab
dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemerintah yang terbukti secara sah
dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum pada persekongkolan
dengan ...
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI HUKUM BISNIS DAN HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-22)
BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. ...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT
(universitas islam indonesia, 2020-01-23)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, ...