Browsing Master of Law by Subject "Notaris"
Now showing items 1-20 of 74
-
AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil. Jenis penelitian ini adalah yurudis ... -
AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil. Jenis penelitian ini adalah yurudis ... -
Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Tesis ini meneliti tentang “Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman”. Masalah yang dirumuskan pertama, apakah produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan ... -
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT
(universitas islam indonesia, 2020-01-23)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan ... -
“ASPEK HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DI PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan ... -
“Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan ... -
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
FUNGSI NOTARIS DALAM MEMBERIKAN LEGALISASI ATAS AKTA DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-27)bawah tangan. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut Pertama apa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, Kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah ... -
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ... -
Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai UUJN dan kode etik agar tidak melanggar pelanggaran kode etik maka diperlukan lembaga Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan ... -
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ... -
Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata Bagi Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2022-10-04)Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai makna dan implikasi perubahan Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Permasalahan yang ingin dijawab pertama ... -
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ... -
Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ...