Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata Bagi Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai makna dan implikasi perubahan Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Permasalahan yang ingin dijawab pertama bagaimana notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P, kedua bagaimana implikasi penerapan Persekutuan Perdata Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan serta memperdalam pendekatan konsep filosofis-historis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka, dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara deskripstif-kualitatif mengggunakan teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Persekutuan Perdata Notaris dimaknai beberapa notaris untuk menjalankan jabatan Notaris dalam satu kantor bersama, namun tetap bekerja sendiri-sendiri serta dimungkinkan akan adanya spesialisasi masing-masing keahlian Notaris dalam pembagian tugasnya bedasar isi dari perjanjian. Kedua, implikasi dirubahnya Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN menjadi persekutuan perdata Notaris dalam UUJN-P secara harfiah tidak berdampak apapun terhadap konsep Persekutuan Perdata Notaris karena Persekutuan Perdata Notaris memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan konsep perserikatan dan persekutuan dalam KUHPer maupun KUHD, namun implikasi dari sudut pandang struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berdampak tidak efektif dalam proses pendirian, pelaksanaan serta pengawasannya.