Browsing Master of Law by Subject "Kewenangan"
Now showing items 1-16 of 16
-
AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil. Jenis penelitian ini adalah yurudis ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika ... -
KEWENANGAN IDEAL LEMBAGA PENEGAK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, memiliki tugas yang semakin lama semakin berat, yaitu menjaga iklim usaha yang sehat serta menjamin setiap pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama dan adil, seiring dengan ... -
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)Ada salah satu Kewenangan Notaris yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang masih sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan yaitu ... -
KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF UUJN NO.2 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia pada umumnya, masih belum memahami benar yang dimaksud kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut terbukti masih banyak ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-05-19)Penelitian ini inengkaji tentang kewenangan dari Pemerintah Daerah memberikan Surat Keputusan Bupati No. 156 Tahun 201 1. Selanjutnya juga memahami tentang bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan industri minyak ... -
KEWENANGAN PENGADILAN MENGUJI NORMA PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-13)The aims of this thesis are: first, to know the normative meaning based on review of the policy rules (toetsingrechts) by Court according to the Indonesian legal system. Second, to provide theoretical clarity about the ... -
Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tesis ini bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui makna normatif pengujian norma peraturan kebijakan (toetsingrechts) oleh lembaga Peradilan berdasarkan sistem hukum Indonesia. kedua, Memberikan kejelasan teoretik ... -
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian dan penulisan tesis ini dalam studi hukum pertanahan yang berkaitan dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidang ... -
PERGESERAN KEWENANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA ERA REFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ekologi, merupakan ... -
Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-26)Pemerintah berwenang membuat peraturan perundang-undangan juga dilekati dengan kewenangan membuat diskresi. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tertentu, terdapat kendala yang harus dihadapi di lapangan berupa tidak jelas ... -
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-18)Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi dekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH/DIHADAPANNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh Negara , adapun produk yang dibuat Notaris adalah akta autentik, karna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya ...