Search
Now showing items 481-490 of 499
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-JUICE) DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-15)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
konsumen atas hak informasi produk cairan rokok elektrik di Yogyakarta dan
konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memberikan hak informasi
kepada ...
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)
Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa
tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU
MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR,
mengatur ...
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)
Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau oleh Panti Sosial Marsudi
Putra (PSMP) Antasena Magelang disebut Penerima Manfaat merupakan
permasalahan kesejahteraan yang ditangani Kementerian Sosial RI. Penelitian ...
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)
Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan
mengabulkan ...
KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum
Peringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus
Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum
penyelenggaraan parkir dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan
hukum penyelenggaraan parkir di Kota Madiun. Jenis penelitian ini adalah
penelitian ...
LEGAL TEST OF AGREEMENT ELEMENT ON CARTEL (The Decision of Commission for The Supervisory of Business Competition Number 08/KPPU- I/2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)
Penyelenggaraan pemerintahan di desa memerlukan peranan Badan
Permusyawaratan Desa, yang menjadi mitra bagi kepala dan perangkat desa
dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH IKLAN TELEVISI YANG TIDAK BENAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Iklan Susu Kental Manis)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-14)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan
hukum terhadap anak sebagai konsumen yang dirugikan oleh iklan televisi yang
tidak benar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ...
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)
Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang
larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah
bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg pada pemilu 2019. Oleh
sebab itu ...