Search
Now showing items 311-320 of 416
SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA DAN LEMBAGA ARBITRASE
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan klausul arbitrase dan kewenangan pengadilan niaga untuk memutus perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ...
IMPLEMENTASI KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982 MENUJU INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Kedudukan Indonesia sebagai negara maritim merupakan sebuah fakta yang dapat dibuktikan dalam sejarah peradaban Nusantara beberapa abad yang lalu. Namun tekanan dari penjajah dan hilangnya jati diri bangsa ini telah ...
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...
LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pada saat ini ada teknologi yang sudah digunakan atau yang akan digunakan
dalam berperang, pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh
teknologi terbaru. Banyak Negara yang telah menggunakan pesawat ...
ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Kasus kepailitan PT Yinchenindo Mining Industry menjadi bukti adanya pertentangan mengenai hak mendahulu dalam pemberesan harta pailit. Bedasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Yinchenindo ...
LEGALITAS KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769 DAN 13780 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui aturan yang disepakati dalam hukum internasional mengenai travel ban yang diperbolehkan; dan untuk mengetahui bagaimana legalitas kebijakan travel ban melalui executive order 13769 dan ...
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini mengenai pelaksaaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi ...
PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN BERDASARKAN PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM HUKUM NASIONAL DAN PRAKTEK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan Subsidi Petanian berdasarkan Perjanjian World Trade Organization dalam Hukum Nasional dan Praktek di Indonesia. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana ...
PENGATURAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILUKADA MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DAN UU NO. 10 TAHUN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat (demokrasi), merujuk pada ketentuan ...
PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit
yang kartu kreditnya digunakan oleh orang lain dan untuk menguji isi perjanjian
penerbitan kartu kredit terkait klausula baku. Rumusan ...