Search
Now showing items 411-416 of 416
Implementasi Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank Umum Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetaui implementasi kebijakan Single Presence
Policy atau kepemilikan tunggal. Kebijakan Single Presence Policy itu sendiri
melarang suatu pihak mengendalikan lebih dari satu bank dan memberikan ...
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, Bagaimana
Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke sungai? Kedua Bagaimana
penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah ...
Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penegakan hukum
terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten
Wonosobo. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa saja faktor ...
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara ...
Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Jalanan (Studi Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Jalanan (Studi Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Sleman). Dasar dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap kenakalan ...
Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Di Kabupaten Purworejo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui obyektif pelaksanaan pemberian hak atas
tanah bagi badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor
9 Tahun 1999 di Kabupaten Purworejo. Rumusan masalahnya diajukan ...