Search
Now showing items 301-310 of 416
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apa apkibat hukum apabila pelaksanaan tanggung ...
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ...
PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL DIY DENGAN UD DEWI SRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum BULOG Divre DIY dengan UD Dewi Sri dan untuk menguji ada atau tidak wanprestasi ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaran Reklamasi
dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Samarinda, Kalimantan
Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan ...
HUBUNGAN WEWENANG PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:Bagaimana kewenangan pengelolaan sumber ...
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PENYELESAIAN JUAL BELI TANAH ANTARA PIHAK PEMBELI DAN PIHAK PENJUAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam penyelesaian jual beli tanah antara pihak pembeli dan pihak penjual di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Bagaimana tanggung jawab PPAT ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Maraknya berbagai macam bentuk penawaran yang berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Salah satunya ialah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Grup, di mana struktur didalamnya terdapat ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pada saat ini masyarakat banyak yang memilih mengkonsumsi makanan ringan dan instan,yang penyajiannya tidak rumit dan bahkan bisa langsung dikonsumsi salah satunya dalam produksi industry rumah tangga yaitu roti. Namun ...
PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ...