Browsing Law by Title
Now showing items 676-695 of 2504
-
Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Paska amandemen Undang-undang Dasar 1945 menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tinggi negara, dan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sejak tahun 1960 MPR menerbitkan berbagai produk hukum berupa TAP MPR, ... -
KEDUDUKAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 36/PUU-XV/2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017. Penelitian ini dilatarbelakangi Polemik apakah KPK bagian eksekutif atau yudikatif ... -
Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Musik Dan Lagu Setelah Pemberlakuan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Penelitian ini dilakukan terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tentang Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Musik Dan Lagu Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun ... -
Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Musik dan Lagu Setelah Pemberlakuan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Penelitian ini dilakukan terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tentang Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Musik Dan Lagu Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun ... -
Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
Kedudukan Objek Hak Tanggungan Yang Diberi Status Cagar Budaya Dan Keabsahan Eksekusinya
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-26)Penelitian ini fokus membahas mengenai pembebanan status cagar budaya terhadap benda yang berdiri di atas tanah objek hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah mengenai objek hak ... -
KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang kedudukan organisasi masyarakat dalam negara hukum berdemokrasi dalam hal ini Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan ... -
Kedudukan Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Yang Dipalitkan ( Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst )
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG CABUT IZIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi Umum atas PT. Asuransi Raya)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-26)ABSTRAK Pemegang Polis merupakan pihak yang didahulukan pembayarannya dalam pemberesan harta kekayaan akibat likuidasi setelah melakukan pembayaran terhadap utang pajak. Pemegang Polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ... -
Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-28)Penelitian ini didasari oleh permasalahan yang terjadi pada penggunaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian elektronik di Indonesia yang menjadikan kontrak elektronik berbeda dengan kontrak pada umumnya ... -
Kedudukan Penerima Hibah Sebagai Ahli Waris dalam Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsistensi masyarakat di Kota Cilegon yang beragama Islam yang melaksanakan pewarisan menurut hukum islam. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan penerima ... -
KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN SEBAGAI TERMOHON DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara debitor dan kreditor yang biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin ... -
KEDUDUKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Salah satu usaha yang diminati oleh para inventor adalah kegiatan usaha akomodasi hotel dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha juga dapat meningkatkan ... -
KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Peneltian ini mengkaji tentang “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ... -
KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: Analisis Terhadap United Nations Convention Againts Corruption, 2003 Terkait Daluwarsa
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pidana terhadap perjanjian internasional United Nations Convention Against Coruption, 2003 khusus terkait dengan pengaturan daluwarsa. Adapun rumusan masalah yang ... -
Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta Dari Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-12)Perkawinan ini adalah suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan ... -
Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul : KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Berlakunya ketentuan di dalam Pasal 202 ayat (3) ... -
Kedudukan Sita Pidana terhadap Sita Umum dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga ... -
Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga ... -
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 34/PUU-XI/2013
(UII Yogyakarta, 2015-12-31)Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membuat terobosan terbaru terkait dengan permohonon pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berisi aturan tentng permohonan peninjauan kembali (PK) ...