Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 102-121 of 2335
-
ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA (Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah 2015-2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rencanan keungan tahunan pada desa. Kepala desa bertugas untuk ... -
ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan masyarakan yang menginginkan perubahan Presiden melalui pemilihan umum yang diselengarakan Komisi Pemilihan Umum pada 17 April 2019. Para relawan dari gerakan ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KESETARAAN PADA REGULASI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-24)Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti. Sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan ... -
Analisis Yuridis Penggunaan Wajar pada Aplikasi Sosial Media Tiktok
(Universitas Islam Indonesia, 2023)TikTok, sebuah aplikasi berbasis smartphone berbasis sharing media yang menyediakan kebebasan bagi pengguna untuk menyisipkan lagu dan sound effects yang dikehendaki ke dalam video berdurasi pendek yang selanjutnya akan ... -
ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana Problematika Penyelenggaraan ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PHPU-D-IX-2011 tentang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1. Apa ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan pengusaha untuk memberhentikan pekerja. Dalam memberikan PHK ini, pengusaha tidak boleh melakukan dengan sewenang-wenang, harus melalui prosedur PHK yang sesuai ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 /PUU – IX/ 2011 Terhadap Uji Materiil Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undangundang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Karya tulis ilmiah ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 49 / PUU – IX / 2011 UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”. Penulis ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VII/2008 Mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebebasan Pers
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hakim menolak permohonan para pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-VII/2008 terkait dengan para Wartawan yang mengajukan judicial review terhadap Pasal ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Sistem Pemilukada yang ada di Provinsi Papua yang berbeda dengan sistem Pemilukada di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, seorang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2010 Atas Judicial Review Pasal 213 Ayat (2) Huruf E, Dan H Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Studi Terhadap Permohonan Atas Recalling Saudari Lily Chadidjah Wahid)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini ditulis berdasarkan permasalahan yang terjadi oleh saudari Lily Chadijah Wahid, dimana beliau secara tiba-tiba di kenakan sanksi penggantian antar waktu oleh partainya, karena dianggap tidak tunduk kepada ... -
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Justice Collaborator Di Luar Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-28)Studi Kasus Hukum ini berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG JUSTICE COLLABORATOR DI LUAR KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)” ... -
Analysis Of Making Cyber Notary As A Form Of Legal Protection For The Parties
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-10)Authentic deed is a means of evidence that has very high position in the civil law. This reason becomes very important why in the process of making authentic deed it is hoped will change using the concept of cyber notary. ... -
THE APPLICATION OF ECONOMIC EVIDENCE IN PRICE FIXING OF SCOOTER MATIC (SKUTIK) CASE IN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-20)Evidence has a very essential role to decide whether there is a violation or not in handling price fixing case. However the evidentiary of price fixing case cannot be separated from the use of economic evidence because it ... -
ARAH POLITIK HUKUM PENGEMBANGAN WISATA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui arah politik hukum pengembangan wisata di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2) Mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat dari ... -
Arti Penting Pengaturan Pakta Integritas Perubahan Perilaku di Indonesia dan Amerika Serikat (Studi Kasus Penyelesaian Tying Agreement Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengenai pakta integritas perubahan perilaku yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus tying agreement antara pelanggan dengan PT Lestari Berkah Sejati di Sleman. Akan tetapi, dalam tying agreement ... -
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Perusahaan Merpati Motor Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Hukum Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang ... -
ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Dengan adanya keterbukaan informasi yaitu masyarakat dapat mengetahui secara garis besar APBD yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu memberi saran ...