Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 440-459 of 2427
-
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan terhadap implementasi ... -
IMPLEMENTASI PERDA 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Study ini bertujuan untung mengetahui kondisi suatu Implementasi Perda No.1 tahun 2016 tersebut,di mana Perda tersebut membahas tentang suatu lingkungan di Kabupaten yang mana Perda tersebut di buat untuk menlindungi dan ... -
Implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran,dan ... -
IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032, TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-14)Penelitian ini berjudul Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap Perkembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Magetan. Permasalahan dari penelitian ini ... -
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PILKADA 2017 DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Berdasarkan data dari Panwaslu Kota Yogyakarta pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017 terdapat dua pasangan calon Incumbent yang maju mencalonkan sebagai Walikota Yogyakarta Periode 2017-2022, mereka ... -
Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penulisan ini mempunyai latar belakang implementasi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabiltas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)ASEAN mengklaim keberhasilanya dalam memelihara ekosistem damai di kawasan regional Asia Tenggara melalui prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way yang diimplementasikan dalam instrumen hukum ASEAN. Namun pro-kontra hadir ... -
Implementasi Prudential Principle Terhadap Fungsi Bank Kustodian dalam Praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PRUDENTIAL PRINCIPLE TERHADAP FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTEK REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLKTIF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Prudential ... -
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/puu-x/2012 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi yang masih terjadi perbedaan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara antara ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ... -
Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Apa yang menyebabkan ... -
IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Indonesia merupakan negara yang multi-kultural yang dimana rakyatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dengan banyaknya perbedaan ini terdapat resiko yang besar atas terjadinya konflik sosial jika tidak adanya ... -
Implementasi Surat Edaran Nomor: Se.1/Menlhk-pslb3/2016 Peringatan Hari Peduli Sampah 2016 Di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-31)Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Mentri dalam mengeluarkan kebijakan Surat Edaran Plastik Nomor SE.1/Menlhk-PSLB3/2016 di Kota Yogyakarta terhadap peraturan pelaksanaan yang berlaku. ... -
Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/SRENA Tentang Penataan Wilayahhukum Polres Dan Status/Tipologi Polsek Di Polresta Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ... -
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apa apkibat hukum apabila pelaksanaan tanggung ... -
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dana APBD DIY Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat DIY dalam melakukan pengawasan terhadap APBD DIY tahun anggaran 2016 terhadap pentelenggaraan pemerintahan daerah DIY. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ... -
Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap Menurut Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN CILACAP MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS D.I YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa, kemasyarakatan ...