Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 460-479 of 2378
-
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Helm SNI bagi Pengguna Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-05)Penelitian skripsi yang di latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadi ketidak relevansi antara das sollen yang merupakan Aturan atau hukum positif yang berlaku mengenai wajib helm SNI bagi pengguna kendaraan ... -
Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Helm SNI Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-05)Penelitian skripsi yang di latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadi ketidak relevansi antara das sollen yang merupakan Aturan atau hukum positif yang berlaku mengenai wajib helm SNI bagi pengguna kendaraan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA REMBITAN, LOMBOK TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-04)Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengangkat kembali kemandirian desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa sebagai subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan ... -
The Implementation of Banking Secrecy Arrangements in The Matter of Community Property After The Decision of Constitutional Court No. 64/Puu-X/2012 in Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Trust is the fundamental principle in banking activities. The relations between bank and customer are civil relations, which are based on trust and formalized by the agreement. Because of that, trust which is contained in ... -
The Implementation Of Corporate Social Responsibility By PT. Telekomunikasi Selular In Bantul Regency
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Corporate social responsibility is one of the business ethics that have to be fulfilled by the company in order to apply the good corporate governance. The corporate social responsibility is obliged by several regulations ... -
The Implementation Of Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime On Online Gender-based Violence (OGBY) Cases In The Form Of Non-consensual Dissemination Of Intimate Image (Ncii) in Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Online Gender-Based Violence (OGBV) cases, particularly Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII), are a crucial problem in the Special Region of Yogyakarta. Many cases remain unresolved for various reasons. ... -
IMPLEMENTATION OF NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE IN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJ-EPA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Investment activity between countries has developed rapidly. The flow of Foreign Direct Investment (FDI) reaches a higher level per year. This activity is beneficial for both investors and host countries. Interdependence ... -
The Implementation of Prior Informed Consent in the Rotterdam Convention in Indonesia to Protect the Right to Health (Case Study of Pesticide Import)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-20)Indonesia as a developing country that relies most on its agricultural field for food supply, has become the largest pesticide user in South East Asia. Used as a way to keep off pests from damaging the crop, pesticides ... -
implentasi dana desa kembang kerang kecamatan aikimel kabupaten lombok timur tahun 2016 menurut peraturan mentri desa nomor 21 tahun 2015
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi dana desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur taun 2016 menurut peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 dilaksanakan di desa kembang ... -
THE IMPLICATION OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1267 TOWARDS INTERNATIONAL LAW AND INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The thesis is study about the hierarchy between Resolution 1267 and human rights treaties (Article 12 of International Covenant on Civil and Political Rights and Article 17 of Universal Declaration of Human Rights), ... -
Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kedudukan Sekretaris Desa di Kabupaten Bantul (Studi tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sekretaris desa di kabupaten bantul berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa kedudukan sekretaris desa sebelum diberlakukannya Undang-undang ... -
Implikasi Hukum Diterbitkannya Sabdatama dan Sabdaraja oleh Sultan Hamengku Buwono X Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(UII, 2016)Salah satu dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Dalam konsep desentralisasi mengenal adanya desentralisasi ... -
Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Permasalahan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membebankan balik biaya Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebesar 0,3 ... -
IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-17)Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia karena pemalsuan identitas. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Apa yang ... -
Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha Dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-28)Penelitian ini membahas implikasi hukum atas kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan kekuatan pembuktian surat pernyataan pendiriannya dibandingkan dengan akta ... -
Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan Fitur Layanan Tambahan Perusahaan Financial Technology
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-15)Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan hukum fitur layanan tambahan yang dimiliki oleh Perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia dan juga untuk dapat mengetahui implikasi ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg pada pemilu 2019. Oleh sebab itu ...