Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 294-313 of 2504
-
HUBUNGAN KELEMBAGAAN BAWASLU DAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kelembagaan Bawaslu dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu (studi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2016 DI DESA GEMBONG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun 2016 di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, yang bertujuan untuk menjawab ... -
Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015
(UII Yogyakarta, 2016)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik ... -
Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah
(UII Yogyakarta, 2016-03-10)Penelitian ini berjudul “Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Badan Pengusahaan Batam Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ... -
Hubungan Tata Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segi historis pembentukan Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses terkait latar belakang dan hubungan tata kerja Kepala Desa ... -
HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur transportasi darat (jalan raya) karena merupakan jalur perhubungan yang mudah dan murah dibandingkan kedua jalur lainnya yaitu jalur perhubungan udara dan jalur perhubungan air. ... -
Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membuat peraturan yang ketat berkaitan dengan rokok. Di ... -
HUBUNGAN WEWENANG PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:Bagaimana kewenangan pengelolaan sumber ... -
Human Rights Law Analysis On The Practice Of Surrogacy In Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-14)Surrogacy is an attempt to get child outside the natural way that has not been regulated in Indonesian law. But many married couples in Indonesia carry out surrogacy in secret. This is certainly a problem and debate ... -
Human Rights Mechanism Through ASEAN Human Rights Mechanism
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)The new spirit of ASEAN Human Right mechanism has indicated how crucial the arrangements regarding human rights in Southeast Asia region are, the establishment of ASEAN human rights enforcement has become the main pillar ... -
Hutang Panai’ Sebagai Alasan Perceraian dalam Masyarakat Adat Suku Bugis-makassar
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini membahas mengenai Hutang Panai’ Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarat Adat Suku Bugis-Makassar. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan uang panai’ dalam ... -
i PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM DI JAWA TIMUR TERHADAP GURU TIDAK TETAP DI KABUPATEN MADIUN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia, konstitusi merupakan pegangan dalam bernegara dan berbangsa dalam segala aspek ketatanegaraan. Salah satu yang dijamin di dalam konstitusi ialah adanya ... -
i PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak/bayi yang wajib dipenuhi oleh negara adalah hak untuk mendapatkan ... -
i PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa adalah sumber bencana terhadap negara yang notabene adalah negara dalam keadaan berkembang. Ditengah masifnya pembangunan suprastruktur dan infrastruktur negara, masih ... -
i PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) / Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, saat ini adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, ... -
i PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK MONEY POLITICS (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perluasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Republik Indonesia dalam pencegahan dan penindakan praktik money politics (studi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ... -
i TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang belakangan ini menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Beberapa kasus menunjukan pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan ... -
i UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Penjualan dan peredaraan minuman beralkohol oplosan selalu terjadi tiap tahun. Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol yang diproduksi secara illegal dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan ... -
Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Ibu Kota pada dasarnya adalah tempat dimana kedudukan pemerintah pusat suatu negara berada atau sebagai pusat pemerintahan. Selain Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, juga merupakan negara yang ... -
ii OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2025
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-14)Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi dasar daerah yang dapat meningkatkan PAD melalui pajak ataupun retribusi. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peningkatan PAD tersebut apabila sektor pariwisata ...