Browsing Undergraduate Thesis by Subject "Peraturan Daerah"
Now showing items 1-13 of 13
-
Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membuat peraturan yang ketat berkaitan dengan rokok. Di ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF DI PROVINSI RIAU PERIODE 2014 – 2019 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-24)Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan hak inisiatif DPRD Povinsi Riau Periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana penggunaan hak inisiatif DPRD ... -
Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Daerah Tujuan Pariwisata
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-31)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan ... -
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN AKSI VANDALISME MENURUT ( PERDA NO. 4 TAHUN 2013 ) TENTANG KETERTIBAN UMUM ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO )
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah ... -
Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Implikasinya Terhadap Pasar di Sumatera Barat
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pemerintah Daerah memiliki otonomi untuk mengatur serta megurus urusan daerahnya sendiri, seperti pengaturan mengenai pasar rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menjamurnya pasar modern dapat menjadi ancaman bagi ... -
PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN NET CITY YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penelitian ini bertujuan untuk kegunaan bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung akan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai suatu kepastian hukum bagi pemiliki dan pengguna yang akan membangun baru, mengubah, ... -
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA (Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi The Lost World Castle di Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta mengetahui faktor apa saja ... -
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pasal 49 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 mengatur mengenai larangan meracik, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman keras tradisional dan/atau minuman beralkohol. Larangan ini termasuk dalam salah satu ... -
PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Penelitian ini berjudul Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ... -
PERKEMBANGAN PENGATURAN-PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DARI TAHUN 1978-2016 DI KOTA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan keselarasan antara kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum, Pmerintah Kota Magelang dan Masyarakat. Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir kepentingan ... -
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Balikpapan Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ...