• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA

    Thumbnail
    View/Open
    SKRIPSI.pdf (2.160Mb)
    Date
    2019-02-22
    Author
    RACHMI AGISARI, 14410181
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini berjudul Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, bagaimana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa serta faktor apa sajakah yang menjadi pendukung sekaligus penghambat dalam pelaksanaan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan nalaisis data menggunakan analisis kualitatif. Proses rekruitmen perangkat desa di Desa Timbulharjo dengan sistem yang seperti ini baru pertama kali dilakukan namun secara garis besar proses rekruitmen ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur. Faktor pendukung berasal dari faktor luar dan faktor dalam. Faktor pendukung dari dalam antara lain : tuntutan tugas perangkat desa yang semakin tinggi, keinginan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, keinginan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, adanya beban tugas perangkat desa yang semakin berat. Faktor pendukung dari luar antara lain: keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat, tuntutan perkembangan teknologi, adanya Undang-Undang Desa yang menuntut kemandirian desa dan tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Faktor penghambatnya antara lain: sumber daya manusia perangkat desa yang tidak bisa memenuhi tuntutan yang semakin tinggi, masa transisi undang-undang lama ke undang-undang baru, persepsi dan budaya masyarakat yang belum mengikuti adanya peraturan baru dan mindset perangkat desa yang harus diperbaiki.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13882
    Collections
    • Law [1103]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV