Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Daerah Tujuan Pariwisata

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik khususnya di daerah tujuan Pariwisata yang terdapat banyaknya Pedagang Kaki Lima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi ke lokasi yang diteliti, wawancara yang terstruktur di kantor Dinas dan Satpol PP, selain itu data juga diperoleh dari ,kajian pustaka serta data digital yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Peraturah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata masih belum terlaksana dengan baik ini dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan seperti berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima dan sering meninggalkan barang daganganya. Dalam melaksanakan peraturan tersebut terdapat beberapa faktor antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. (1) faktor pendukung: (a) peraturan Daerah telah mencakup segala permasalahan berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima (b) peran masyarakat sebagai faktor adanya aduan atau laporan (c) aparat penegak hukum yang secara rutin melakukan pengawasan dan penertiban dan (d) pedagang kaki lima yang mudah diatur. (2) faktor penghambat: (a)kurangnya Sumber Daya Manusia yang dialami oleh Disperindag sehingga kegiatan pengawasan kurang maksimal (b) sanksi yang terbilang kecil tidak memberikan efek jera (c) kurangnya lahan dan pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin meningkat menyebabkan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan-kawasan bebas kaki lima.