IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di DIY maka Dinas Sosial DIY telah berupaya melakukan kegiatan sesuai isi yang ada di dalam perda yang berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi dan upaya reintegrasi sosial. Peran masyarakat dalam menerapkan peraturan ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi terjadi pengelandangan dan pengemisan di DIY, seperti halnya tidak memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis apabila mau memberi sesuatu langsung kepanti-panti yang menampung gelandangan dan pengemis di DIY. Faktor pendukung yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu Adanya Regulasi (Peratuan Daerah Nomor 1 Tahun 2014), Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah DIY dan perusahaan swasta, Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina gelandangan dan pengemis di DIY, Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan gelandangan dan pengemis di DIY dan Anggaran Yang Memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi, Kemiskinan, Perubahan sosial dan Kondisi sosial.