Search
Now showing items 51-60 of 94
KEDUDUKAN PROLEGDA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Pelaksanaan Prolegda di DPRD Kota Balikpapan Tahun 2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)
Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang
besar. Salah satunya adalah membuat Peraturan daerah. Dalam membentuk suatu
peraturan yang baik diperlukan adanya program legislasi agar produk ...
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-19)
Berdasarkan New York Agreement Tanggal 15 Agustus 1962, inaka wilayah Irian
Barat diakui ~nenjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keinudian pada tanggal 24 Maret tahun 1969 dilakukan Penentuan ...
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)
Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukurn di daerah yang
sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan
peraturan daerah oleh Pemerintahan Daerah hendaknya partisipatif. Kabupaten
Rokan ...
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)
Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan
penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung
kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ...
KELEMBAGAAN LEGISLATIF DESA BERDASARKAN UU NO. 2211999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 3212004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2013-10-31)
Studi ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedudukan lembaga legislatif
desa menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah yang diajukan ...
BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-01)
KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)
Kekuatan hukum SKB ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan "studi terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa
Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang pengaturan Jemaat Ahmadiyah ...
KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-05)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi
Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki
unsur kebaruan (novelty) dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat
dilakukan ...
HAK MONONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)
Monopoli dan/atau pemusatan kegiatanl oleh negara tersebut hanya dapat
dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang dan bukan
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini merupakan
syarat ...
URGENSI KEHADIRAN KOMISI KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)
Persoalan yang akan diteliti adalah pentingnya sebuah Komisi Konstitusi dalam Perubahan UUD 1945. Bagaimana prosedur pembentukannya sehingga tidak menafikan kewenangan konstitusional MPR dalam melakukan perubahan undang-undang ...