Search
Now showing items 61-70 of 94
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-19)
Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah pertambangan yang berada di
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang
cukup baik, keberadaan pengelolaan pertambangan di daerah ini setiap ...
PERANAN KOMISI INFORMASI PUBLIK TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TENGAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-27)
Di era reformasi saat ini, transparansi sebagai upaya untuk mencapai good
governance merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan. Salah satu cerminan dari
transparansi adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh ...
KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI PASCA UNDANG UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Di Nagari Kotobaru Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-01)
TINJAUAN YURIDIS PENGETATAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI WILAYAH YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-19)
Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya pro dan kontra terkait kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus ...
AKSES INDIVIDUAL KE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI JERMAN DAN INDONESIA (Suatu Kajian dalam Perspektif Perbandingan)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-23)
Tesis ini mengkaji perbandingan pengaturan akses individual ke Mahkamah
Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional di Negara Jerman dan Indonesia.
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena diantara kedua Negara ...
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 002/PUU-I/2003 TENTANG PENGUJIAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-31)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-31)
Pentingnya penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal
112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pecandu dan
Penyalahguna Narkotika” ini didasarkan pada banyaknya permasalahan dalam
pasal 112 ...
BATASAN ASSET DAN OMZET DALAM SUATU MERGER YANG DI LARANG OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)
Judul tesis dalam penelitian ini adalah tentang “BATASAN ASSET DAN
OMZET DALAM SUATU MERGER YANG DILARANG OLEH UNDANGUNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999”. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian
ini adalah dalam Undang-Undang ...
REKOMENDASI PEMBUBARAN ASOSIASI DALAM PUTUSAN KARTEL SEMEN YANG TIDAK TERBUKTI
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-20)
Latar belakang yang diangkat dalam Tesis ini berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran kartel dalam industri semen yang dilakukan oleh delapan perusahaan
semen yaitu: PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Holcim Indonesia ...
PROBLEMATIK PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEROMBAKAN KABINET INDONESIA BERSATU II
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-16)
Mencermati hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, masih
menunjukkan dominasi menteri dari kalangan politisi. Kabinet koalisi yang hadir
justru melemahkan presiden dalam menjalankan fungsi dan perannya ...