Browsing Thesis by Title
Now showing items 1256-1275 of 3826
-
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Syariah (Riset Kebijakan Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan nasional Bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita Bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai tujuan melindungi seluruh msyarakat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, ... -
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Syariah (Riset Kebijakan Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan nasional Bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita Bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai tujuan melindungi seluruh msyarakat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, ... -
KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH DALAM MENGEMBANGKAN KULTUR RELIGIUS DAN KULTUR AKADEMIK DI MTs NEGERI 2 PURWOREJO
(universitas islam indonesia, 2019-12-15)Budaya religius adalah segala norma, nilai, aturan, kegiatan, perilaku dan asumsi dasar yang dibentuk dan dibiasakan untuk disampaikan kepada seluruh stakeholder sekolah berlandaskan pada nilai agama. Namun pendidikan di ... -
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-01-25)cybersex berdampak negatif terhadap diri sipelaku, keluarga dan masyarakat, seperti adanya gangguan kepribadian, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan gangguan hubungan social kemasyarakatan. cybersex hingga kini belum ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-08-31)Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundangundangan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan ... -
Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-18)Penelitian ini mengkaji kebijakan legislatif tindak pidana di bidang perikanan dan penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan ... -
KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-15)Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ... -
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan ... -
Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran ... -
Kebijakan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-05)Penelitian ini berjudul, “KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ... -
KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT ( STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-23)Organisasi Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena ... -
Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat ( Studi Kasus Di Eks Karisidenan Madiun )
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena sering terjadi ... -
KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan (formulasi) Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan ... -
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Penal Policy of Fine about the Criminal Environment)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24) -
Kecerdasan Emosional Dan Keterikatan Kerja Memprediksi Perilaku Aman Mengemudi
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021-10-27)Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penyebab kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan di perusahaan. Kemampuan pengemudi seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan ya ... -
Kecerdasan Emosi Dan Prestasi Belajar: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02)Penelitian ini melaporkan hasil meta analisis hubungan antara kecerdasan emosi dan prestasi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara kecerdasan emosi dan prestasi akademik. Selain ... -
Kecerdasan Emosional, Stres Akademik, Dan Kesejahteraan Subjektif Pada Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19
(Universitas Islam Indonesia, 2021-09-20) -
Kedaulatan Rakyat di Balik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan kedaulatan rakyat dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dan rumusan kebijakan hukum yang mengakomodir kedaulatan ... -
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Perjanjian kerjasama bangun guna serah (Build Operate and Transfer/BOT) antara pemerintah daerah dengan pihak swasta sebelum terbentuknya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tidak terdapat ketentuan terkait perjanjian ...