Dissertations: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 194
-
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMENUHI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA (STUDI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-15)Disertasi ini mengkaji pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) ... -
JUDICIAL ACTIVISM OLEH HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-12-01)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan urgensi penerapan judicial activism serta menemukan model judicial activism yang ideal bagi hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ada tiga ... -
INTERELASI PARA PIHAK DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-03)Fokus dalam penelitian mengenai pengadaan barang dan atau jasa secara eletronik, dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga belum mampu mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Trading in influence merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi. Kejahatan Trading in influence bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan trading ... -
REFORMULASI PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-15)Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang mediasi, terakhir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maksud dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan ... -
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-31)Penelitian ini bertujuan: pertama, mengkaji politik hukum kedudukan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pasca Reformasi. Kedua, menganalisis implikasi yuridis terbitnya Putusan MK 128/PUU-XIII/2015 terhadap penyelenggaraan ... -
REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-27)Praktek kontrak konsumen di Indonesia terlihat tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak konsumen, dikarenakan penggunaan asas kebabasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK URUN DANA DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-12-03)Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak urun dana donation based crowdfunding. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan crowdfuding yang bersifat donasi. ... -
REKONSEPTUALISASI PENGATURAN GANTI KERUGIAN PERSAINGAN USAHA BERBASIS PENEGAKAN HUKUM HIBRIDA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-20)Fokus kajian penelitian ini adalah rekonseptualisasi pengaturan ganti kerugian akibat pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pentingnya penelitian ... -
REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-05)Transaksi bisnis jual beli satuan rumah susun komersial, simpulnya ada dalam hubungan kontraktual (PPJB-PJB/AJB). Banyak permasalahan muncul sejak tahap prakontrak sampai bentuk peralihan, pengawasan dan penegakan ... -
REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam perekonomian Internasional maupun Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian ... -
POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-19)Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis hasil perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya dalam bentuk produk legislasi masih menyisakan pemikiran pro dan kontra yang ditandai dengan ... -
POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan ... -
REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-09-01) -
REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-16)Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ... -
Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi atas kebutuhan korban untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang ada penggunaannya terbatas untuk jenis korban tindak pidana tertentu. Penggabungan perkara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-01-27)Penelitian dilatarabelakangi oleh suatu permasalahan terjadinya penurunan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu yang berpotensi menghambat kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan lahan ... -
REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-01-27)Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dinamika dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana tindak ... -
POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-03)Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi fenomena hukum dan politik tersendiri di Indonesia yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum dan politik tersendiri pula, namun sayangnya belum tersedia institusi ... -
Pengaruh Kepemimpinan Otentik terhadap Komitmen Organisasional: Peran Mediasi Kontrak Psikologis Islami dan Peran Moderasi Trust
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan: Penelitian tentang EER (employee-employer Relationship) selalu menarik perhatian para peneliti di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Setiap organisasi dan perusahaan selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan ...