Dissertations: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 199
-
Analisis Minat memilih Partai Politik pada Kelompok Milenial menghadapi Pilpres Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Mengapa meneliti Pilpres (Pemilihan Presiden) Tahun 2024? Karena Pilpres dijadwalkan di paling awal tahun (bulan Februari) dari bagian pemilu serentak antara Pilpres, Pileg dan Pilkada. Pemilu serentak ini belum pernah ... -
DISHARMONI REGULASI OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI INDOENSIA
(2022-01-29)Tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa terjadi disharmoni regulasi di bidang otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Pasal 62 dan 64 UU nomor 12 tahun 2012 perguruan ... -
PENGATURAN DAN PENERAPAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-03-15)Persoalan terkait Upaya Administratif di Indonesia ternyata tidak begitu saja selesai dengan diterbitkannya Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya ... -
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-20)Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi disetiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab ... -
PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-02-15)Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat sui generis yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PEMENUHAN PRESTASI BUMN (PERSERO) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-12-16)Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dijelaskan terdapat 2 bentuk yaitu Perum dan Persero. BUMN (Persero) pengelolaannya merupakan penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara di luar dari APBN ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA YANG HUMANIS TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN SEKSUAL INGKAR JANJI KAWIN
(2021-01-21)Kejahatan terhadap perempuan atau lazim disebut dengan kekerasan terhadap perempuan, akhir – akhir menjadi pembahasan yang menarik. Ini karena (1) Indonesia berdasarkan nilai – nilai ketuhanan, perbuatan yang melanggar ... -
REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-08-24)Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak ... -
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-10)Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Calon Hakim Agung, apakah proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi ... -
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-12-24)Penelitian ini fokus pada kajian tentang penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dalam perspektif due process of law baik secara normatif maupun empiris. Pentingnya penelitian ini dibahas, ... -
KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan? 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-16)Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan: Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang perlindungan hukum masyarakat hukum adat yang selanjutnya ... -
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-12-15)Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengujian Perppu yang dapat mewujudkan mekanisme checks and balances dalam legislasi Perppu, dengan mengkaji dan menganalisis keberadaan Perppu dan aspek pengujiannya dalam ... -
REFORMULASI PENGATURAN KEDUDUKAN MANDIRI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-21)Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) pada dasarnya memiliki corporate personality. Corporate personality tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa BUMN Persero memiliki kemandirian baik ... -
FORMULASI MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-02-19)Penelitian ini bertujuan menemukan secara filosofis konsep multi akad dalam hukum Islam, dan urgensi penggunaannya untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, serta menghasilkan formulasi multi akad yang ... -
AMBIVALENSI DERIVATIVE ACTION DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-17)Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan tertinggi adalah melalui RUPS berdasarkan suara terbanyak dari para pemegang saham. Penilaian atas Kepercayaan (Fiduciary Duty) terhadap Direksi dan ... -
IMPLIKASI PERGESERAN PEMAKNAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-10)Konstruksi pergeseran gagasan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai akibat dari perubahan Undang–Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai ... -
NORMATIVITAS ASAS HUKUM DALAM PERATURAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-12-01)Iktikad baik (good faith) merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, kepantasan, kewajaran, dan transaksi yang adil. Pene- litian ini bertujuan untuk memeriksa, menjelaskan, dan mendudukkan ... -
KONSEP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM EKONOMI YANG SESUAI PRINSIP SYARI’AH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-07-05)Prinsip syariah yaitu berprisip hukum islam dalam melaksanakan kegiatan usaha mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, ... -
EFEKTIVITAS PENANGANAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-20)Konsumen ipso facto manusia dibekali beberapa hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan ekonominya. Namun walau demikian, hak-hak konsumen tersebut kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha sehingga konsumen ...