Browsing by Title
Now showing items 23550-23569 of 48124
-
PELAKSANAAN PEMILUKADA ACEH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Studi Terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)Studi ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana kedudukan Putusan Sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Mengapa Mahkamah ... -
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah masih terdapat masalah didalamnya. Pemungutan Pajak yang dilakukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya masih belum berjalan ... -
Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Dengan Sistem Negatif Beserta Akibatnya di Kota Jogjakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Tanah merupakan suatu benda yang tidak bergerak dan mempunyai nilai tinggi, bahkan tahun ke tahun nilainya semakin meningkat karena kebutuhan masyarakat yang sudah semakin kompleks sehingga menimbulkan permasalahan yang ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Desa Bendungan Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian dalam tugas akhir ini berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Bendungan, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta”. ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pasca Erupsi Merapi Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Bencana alam yaitu erupsi merapi telah mengakibatkan banyak korban dan berbagai macam kerusakan, seperti kondisi tanah mengalami kerusakan. Bencana tersebut telah mengakibatkan musnahnya dokumen-dokumen pertanahan yang ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kota Medan
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Kurangnya pengetahuan mayarakat tentang hukum agraria dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui akan pentingnya sertipikat tanah, yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Kenyataannya banyak ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PTSL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-13)Penelitian ini berjudul pelaksanaan pendaftaran tanah memalui program PTSL berdasarkan Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan legalisasi asset berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi seluruh golongan masyarakat, terutama golongan ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Studi ini bertujuam untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH KASULTANAN DI KELURAHAN TERBAN KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kasultanan di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta, dengan rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap tanah Kasultanan di Kelurahan Terban ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Kasultanan Di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kasultanan di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta, dengan rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap tanah Kasultanan di Kelurahan Terban Kota ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Tengaran Dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang dan mengetahui hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui upayaupaya yang ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien masih adanya masyarakat yang belum menganggap bahwa pendaftaran tanah yang diperuntukan wakaf itu penting. Dalam prakteknya ... -
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini mengenai pelaksaaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi ... -
Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Skripsi ini mengenai PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: ... -
PELAKSANAAN PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 30 TAHUN 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2012. Rumusan masalah ... -
Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-17)Karya tulis ini berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul terjadi menjadi dua proses yaitu melalui hukum adat ...