• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

    Thumbnail
    View/Open
    PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN.pdf (2.475Mb)
    Date
    2018-04-11
    Author
    AMANDA NARISWARI, 14410023
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien masih adanya masyarakat yang belum menganggap bahwa pendaftaran tanah yang diperuntukan wakaf itu penting. Dalam prakteknya masih terdapat tanah wakaf yang belum bersetifikat. Oleh karenanya penelitian ini mengangkat judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di kecamatan moyudan dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Moyudan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris terhadap pencarian data yang ada dilapangan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Moyudan dan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yaitu dengan pendekatan dari sudut pandang realita hukum yang berlaku dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui literatur atau peraturan hukum dan dokumen yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Sleman khususnya di wilayah Kecamatan Moyudan prosedurnya telah sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 namun masih memiliki kendala dalam menerapkan Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran terdapat berbagai hambatan dibeberapa kasus yang disebabkan oleh wakif yang sulit memenuhi syarat dan terkendala jarak, nazhir yang tidak memproses pendaftaran, dan tanah yang berasal dari jual beli namun belum diproses.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6941
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV