• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU

    Thumbnail
    View/Open
    M. Dani Fadhlurrohman (14410121).pdf (3.993Mb)
    Date
    2018-06-06
    Author
    M. DANI FADHLURROHMAN, 14410121
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan legalisasi asset berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi seluruh golongan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah serta golongan ekonomi rendah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendaftaran tanah melalui Program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Rumusan masalah yang diajukan yaitu; bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Permen No. 12 Tahun 2017 di Kabupaten Dompu; dana pa yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Dompu. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan penelitian dilokasi obyek penelitian serta wawancara dengan narasumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu menunjukan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Dompu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Permen No. 12 Tahun 2017, tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat Kendala-kendala baik dari segi teknis dan yuridis seperti kondisi wilayah, aspek masyarakat dan lainnya. Saran yang penulis berikan terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur baik Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Masyarakat maupun Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja tugas maupun tanggungjawabnya agar terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana, pemohon dan pemerintah setempat, sehingga harapannya dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8354
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV