Search
Now showing items 31-40 of 1612
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGURUSAN KEKAYAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER STUDI KASUS PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. WUKIR JAYA MAKMUR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)
Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati adalah Persekutuan
Komanditer, dalam hubungan antara para sekutu dapat saja timbul permsalahan
yang tidak dapat diselesaikan diantara sekutu dan berlanjut kepada gugatan ...
BENTURAN KEPENTINGAN PEMOHON PAILIT DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-04-04)
Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari ...
PENIPUAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)
Tesis ini mengkaji permasalahan: Pertama, pertimbangan hukum apakah yang menjadi
landasan Hakim dalam melakukan pembatalan perjanjian jual beli yang disebabkan
karena adanya penipuan. Kedua, bagaimanakah akibat hukum ...
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelanggaran terhadap hakhak
asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran
terhadap hak-hak asasi perempuan dibidang kesehatan (hak-hak kesehatan
r ...
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-28)
Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingk~~ngaPne merintah Kota
Yogyakarta tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini disebabkan, tl~ntutan bahwa
pemerintah sebagai eksekutif harus dapat memberikan pelayanan dalam sernua
sektor ...
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2004-2009 )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-08-13)
Latar belakang penulisan Tesis ini adalah pada tanggal 7 Juli 2008
dalam Rapat Paripurna, DPRD menyampaikan keputusan berupa
Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Akhir Masa Jabatan Bupati ...
PERKEMBANGAN PEMEKARAN WILAYAH PASCA REFORMASI (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-02)
Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih
dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat
pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan ...
IMPLEMENTASI PENGAWASAN FUNGSIONAL Dl PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-23)
Keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai lembaga pengawasan
fungsional internal di daerah merupakan tindak lanjut PP No. 79 Tahun 2005 sebagai
amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI DAERAH (STUDI PERBANDINGAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-05)
Perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem
perwakilan ke sistem pemilihan langsung merupakan suatu kemajuan signifikan
bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Perubahan ...
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)
Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa
be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu
Peraturan ...