Search
Now showing items 21-30 of 320
PENERAPAN PERDA N0.1/1990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET MAKRO DAN AMBARUKMO PLAZA)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-17)
Penulis dalam penulisan tesis ini mengangkat judul "PENERAPAN
PERDA N0.111990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI
KABUPATEN SLEMAN (STUD1 PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET
MAKRO DAN AMBARLTKMO PLAZA)."
Saat ini perkembangan ...
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menuntut adanya partisipasi dalam
bentuk peran serta masyarakat. Hal ini akan melahirkan produk Perda yng demokratis
dan berguna bagi penataan kehidupan daerah. Sebagaimana landasan ...
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)
Bahwa dengan adanya otonomi daerah maka daerah berhak dan benvenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam menjalankan
fungsinya sebagai daerah otonom hams mendasarkan pada peraturan ...
KEDUDUKAN PENGACARA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN Dl INDONESIA (Studi Terhadap Sinkronisasi Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Advokat Sebagai Pengacara Negara)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-13)
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah penegak
hukum, mempunyai wewenang t idak sa j a dalam bidang hukum
pidana, akan tetapi oleh undang-undang diberikan kewenangan
dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara ...
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0.80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-30)
KONFIGURASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL.
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-10)
Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan
sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah
satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan ...
POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-19)
Penelitjan kepwtzdwm ini bertujmq Pertama, BBagaimana politik hukum
pembentukan Kekuasaan Kehakunan di Indonesia Pasca Orde Baru. Kedua,
Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar
1945.
Datayan ...
PENERAPAN ASAS DEMOKRASI DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Study Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang pertama kali dilaksamkan dalam sejarah sistem ketatanegaraan
Indonesia ...
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPD MENURUT PERDA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-06)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2000 dikeluarkan
untuk mengatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten
Bantul. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya
Undang-Undang ...
PERANAN DlNAS PARlWlSATA DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HlLlR (Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 990)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-06)