Search
Now showing items 31-40 of 320
PENGATURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN DI KABUPATEN PELALAWAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)
IMPLEMENTASI TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA KEClL DAN MlKRO MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSPIUSPKOP DARl KOMPENSASI DANA SUBSlDl BBM TAHUN 2002 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR MENURUT KEPMEN NO. 16/KEP/M.KUKM/1/2002
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)
Saat ini koperasi sangat berhubungan erat dengan penerapan kebijakan otonomi
daerah. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memkrikan dampak
positif bagi koperasi dalam ha1 alokasi sumber daya alam dan pelayanan ...
PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR Dl JALAN Dl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-24)
Penelitian ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN
KENEAMAN BERMOTOR DIJ44LhN DI DAEIMH ISTMEWA
YOGYAKARTA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wewenang pelaksanaan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang menurut ...
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga
konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan
dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ...
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, ...
PERBANDINGAN SISTEM PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, DAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)
Konsumen seringkali tidak mengerti langkah apa yang harus ditempuh ketika
dirinya dihadapkan pada suatu sengketa dengan pelaku usaha. Karena terbatasnya
pemahaman dan kekuatan yang dimilikinya, konsumen tidak mengerti ...
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)
Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham
silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak
perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ...
POLlTlK HUKUM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLlTlK PASCA REFORMASI 1998 (Studi Tentang Electoral Threshold (ET) Dalam Undang-undang No. 12 Tahuan 2003)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-22)
Penelitian ini di latar belakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam
mengenai Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi
1998 (Studi Tentang Electoral Threshold Dalam Undang-undang No. ...
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)
Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat
strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat
mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ...