Browsing Students & Alumnae by Subject "Pilkada"
Now showing items 1-20 of 24
-
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/XII-PU/2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Jumanto dan Fathur Rosyid yang ingin mencalonkan diri mereka sebagai calon pemimpin kepala daerah di daerah mereka masing-masing tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin kepala daerah mereka dikarenakan mereka ... -
Bingkai Politik dalam Kampanye Pilkada Maluku 2017 (Analisis Framing pada Portal Berita Siwalimanews.com dan Kabartimur.co.id)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-26)Penelitian ini berfokus pada bingkai berita politik dalam kampanye Pilkada Maluku 2017 di portal berita Maluku siwalimanews.com dan kabartimur.co.id di periode Februari 2016 - Mei 2017. Melihat dari fokus yang ada, menjelaskan ... -
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-27)Pemilihan kepala daerah (atau yang biasa disingkat pilkada) merupakan pesta demokrasi lokal yang dilakukan tiap 5 tahun sekali di masing-masing daerah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ... -
Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pemilihan kepala daerah (atau yang biasa disingkat pilkada) merupakan pesta demokrasi lokal yang dilakukan tiap 5 tahun sekali di masing-masing daerah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan ... -
Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini memiliki rumusan masalah Mengapa pasca reformasi pembentuk undang-undang menafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan umum secara langsung? Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan ... -
PELAKSANAAN PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN PERIODE 2015-2020 OLEH PANWASLU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan oleh Panwaslu dan tindak lanjut hasil temuan panwaslu dalam pelaksanaan pilkada Kota ... -
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
(FH UII Press, 2021-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 serta upaya pencegahan ... -
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015
(UII Yogyakarta, 2016-01-18)Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul merupakan lembaga independent yang memiliki wewenang untuk mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 agar sesuai ... -
PENERAPAN GAGASAN PENEMPATAN ANGGOTA POLRI/TNI AKTIF MENJADI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Indonesia sebagai negara yang menjadikan demokrasi sebagai landasan pemerintahannya, tentunya semua hal yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan prinsip demokrasi tersebut, salah satu prinsip yang harus di penuhi oleh ... -
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH OLEH PEJABAT SEMENTARA BUPATI MAGELANG KETIKA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BUPATI MAGELANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang Tahun 2018 telah dilaksanakan dan dimenangkan oleh Zaenal Arifin, S.IP yang merupakan calon petahana/Incumbent yang menjabat sebagai Bupati Magelang Periode ... -
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan ... -
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-16)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-10)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-10)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Polemik Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 (Analisis Framing Pada Portal Media Online Tempo.Co Dan Kompas.Com Periode Juni-Desember 2020)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-05-06)Sikap Pemerintah yang tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus COVID-19 menuai polemik, baik itu di kalangan masyarakat maupun media massa. Selain karena pandemi masih berlangsung, ... -
Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-08)Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Yang mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala ...