Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1101-1120 of 1560
-
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMlLlKAN RUMAH (KPR) MURABAHAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-07-04)AM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH (KpR) MURABAHAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA, latar belakang tesis ini terkait dengan nasabahlmustary membeli objek langsung dari ... -
WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM WAKAF Dl INDONESIA (TELAAH/STUDI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN UMAT)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-23)Hukum perwakafan berasal dari hukum Islam yang dilandasi oleh al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, yang terus berkembang sampai sekarang. Hampir di setiap Negara Islam masalah wakaf telah berkembang dengan pesat terrnasuk ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI INDONESIA (KAJIAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL)
(Universitas Islam Indonesia, 1998-08-14)Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, tetapi terkait juga dengan hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan terhadap pelaksanaan ... -
APLIKASI GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN (STUDI TENTANG AKAD RAHN DAN IJARAH) PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-23) -
TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk menegakkan ... -
KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA BMT DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB KEPADA SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-06)BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan sistem Islam dengan konsekwensi setiap usaha yang dijalankan harus sejalan dengan aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan hukum positif. BMT ... -
AKAD AT-TABA’I (ACCESOIR) PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-28)Penelitian ini berjudul Akad At-Taba‟i (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah. Terdapat 2 (dua) macam jenis Bank di Indonesia yang diatur dalam 2 (dua) sistem perbankan yaitu Bank ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN DINYATAKAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13) -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL ) MENNURUT HUKUM POSITIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUUVII/ 2009 TENTANG PENGUJIAN ATAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-05-05)Suatu undang-undang tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ... -
PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA : Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi mengusung ... -
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU NOMINEE
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-09)Tesis ini merupakan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang dilakukan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ... -
PENERAPAN VALIDASI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DI KABUPATEN KLATEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-23)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan validasi dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan pada transaksi jual beli oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.Validasi ... -
KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM INFORMED CONSENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Doktrin informed consent (persetujuan tindakan medik) masih belum begitu memasyarakat, baik di lingkungan profesi kedokteran, maupun hukum. Pelaksanaan informed consent juga belum sebagaimana mestinya. Pelaksanaan informed ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-05) -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PlDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK Dl KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-27)Terjadinya perdagangan anak di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks. Dimana Anak-anak yang diperdagangkan beke rja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, clan seksual. ... -
HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-07)Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukutll pidana, selain memuat ketentuan hukurn pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, Dalarn hal tentang tindak pidana ... -
POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang ... -
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana ...