Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1061-1080 of 1560
-
PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-26) -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PATRIOT FARM BROILER DAN PETERNAK AYAM DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-30)Objek Penelitian ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS). Penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ... -
WALI NANGGROE DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-30)Meskipun telah diformalisasi melalui UU No. 18 Tahun 2001, materi tentang Wali Nanggroe belum terealisasi hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan, tema ini justru menjadi polemik yang menyita banyak energi masyarakat ... -
PERANAN DPRD DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 DAN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-03)Dalam konteks sosial, pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunungkidul masih mencerminkan terbatasnya akses, kontrol, manfaat dan partisipasi perempuan terhadap hasil pembangunan. Akibatnya berbagai pelayanan ... -
PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-06-30)Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama banyak menangani perkara pengangkatan anak, karena sebelum undang-undang ini terbit masyarakat hanya tahu yang menangani masalah pengangkatan anak ... -
AKSES INDIVIDUAL KE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI JERMAN DAN INDONESIA (Suatu Kajian dalam Perspektif Perbandingan)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-23)Tesis ini mengkaji perbandingan pengaturan akses individual ke Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional di Negara Jerman dan Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena diantara kedua Negara ... -
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)Penelitian ini berjudul kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD ... -
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH ( Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-11-26)Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendapatan utama perbankan berasal dari kredit yang mana pada Bank Syariah disebut sebagai pembiayaan, bentuk pembiayaan tersebut memiliki berbagai macam bentuk akad. Inti dari setiap ... -
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-29)Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji upaya hukum ... -
KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GUGATAN DERIVATIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-01-29)Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas tidak seimbang karena adanya prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan Majority Rule yang ... -
KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT ( STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-23)Organisasi Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena ... -
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan ... -
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ... -
PENGARUH TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-09-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah trial by the press bertentangan dengan penerapan asas presumption of innocencedalam penegakan hukum pidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu data ... -
RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-19)Penelitian ini berjudul Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24)Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien ... -
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-22)Apabila direksi terbukti dengan sengaja melanggar prinsip fiduciary duty, yaitu melaksanakan fungsi manajemen dengan tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, maka dapat diterapkan prinsi pertanggungjawaban tdak ... -
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN KONSEKUENSINYA DALAM TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DI RSUP DR. SARDJITO
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-29)Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito adalah Rumah Sakit disamping melakukan kegiatan utama pelayanan medik, juga melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelayanan medik yang dilakukan adalah tindakan medis diagnostik ...