Search
Now showing items 951-960 of 1327
“IMPLIKASI YURIDIS PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH:”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)
Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur pada pasal 158 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mana setelah diterbitkannya ...
i PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)
Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa adalah sumber bencana terhadap negara yang notabene adalah negara dalam keadaan berkembang. Ditengah masifnya pembangunan suprastruktur dan infrastruktur negara, masih ...
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)
Penelitian skripsi ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. Latarbelakang skripsi ini mengenai lembaga jaminan hak tanggungan yang diikat dalam suatu perjanjian ...
“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi ...
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)
Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki ...
DASAR KEWENANGAN DIKELUARKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEMENTARA KEPADA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar kewenangan dikeluarkan izin usaha pertsambangan khusus sementara ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 2009. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa dasar kewenangan ...
STATUS DAN AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS TERHADAP AHLI WARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa status dan akibat hukum dari suatu perjanjian dimana salah satu pihaknya meninggal dunia dan perjanjian tersebut hanya berbentuk suatu perjanjian pengikatan jual beli tanah secara ...
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)
Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya kinerja
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Permasalahan yang diangkat
dalam penulisan hukum ini dimana dalam pelaksanaan kerjanya Badan
Permusyawarahan ...
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2017-2022 DI KABUPATEN CILACAP
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kewenangan melaksanakan pembangunan daerah. Sebelum melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perencanaan pembangunan ...
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Desa Babakan berkesempatan menjadi pelaksana Pilkades pertama yang menggunakan metode pemilihan e-voting di Kabupaten Bogor. Ratusan desa telah berhasil melaksanakan Pilkades e-voting hasil kerja sama BPPT. Salah dua alasan ...