Search
Now showing items 921-930 of 1327
Pengaturan dan Penerapan Leniency Program di Australia serta Urgensinya di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem hukum ...
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ...
Keadaan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Presiden memiliki kekuasaan tertinggi di NKRI, termasuk dalam mengeluarkan perppu sebagai kekuasaan yang dimiliki presiden. Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa dalam kegentingan yang bersifat memaksa Presiden dapat mengeluarkan ...
Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan virtual property sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia. Perkembangan teknologi telah memunculkan fenomena baru yaitu virtual property, sehingga perlu pengkajian lebih ...
Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya ...
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica ...
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kebijakan regulasi ...
Redesain Konsep Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Negara Hukum Materil Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Ketidakjelasan posisi atau kedudukan kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menimbulkan kerancuan dalam penyelenggara jaminan sosial bagi masyarakat serta tanggungjawab ...
PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PADA LAYANAN TRANS JOGJA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta pada layanan Trans Jogja dan faktor apa yang berperan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut. Terdapat ...