Search
Now showing items 1-10 of 11
Kewenangan Anggota Kredit Sindikasi untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan anggota kredit sindikasi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan kreditor ...
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-06)
Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...
Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Asing di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)
Skripsi ini membahas mengenai “KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PAILIT ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS KEPAILITAN MANWANI SANTOSH TEKCHAND MELAWAN OCBC SECURITIES)”. Dalam penulisan skripsi ini, dalam hemat penulis melihat ...
Perlindungan Hukum Bagi Debitor yang Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang Dibatalkan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 834 K/Pdt. Sus/2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-17)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Debitor yang dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang dijatuhi putusan ...
SITA ASET ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM HOLDING BUMN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan sita umum terhadap aset anak perusahaan BUMN dalam holding BUMN. Menginat anak perusahaan BUMN mendapatkan penyertaan modal dari negara yang berasal dari saham ...
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...
Kedudukan Sita Pidana terhadap Sita Umum dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga ...
Implementasi Doktrin Corporate Rescue Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi doktrin
corporate rescue dalam ketentuan dan putusan tentang penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah
doktrin ...
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...
ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Kasus kepailitan PT Yinchenindo Mining Industry menjadi bukti adanya pertentangan mengenai hak mendahulu dalam pemberesan harta pailit. Bedasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Yinchenindo ...