• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

    Thumbnail
    View/Open
    PAISAL SALMAN ALPARIDJI (13410713).pdf (3.132Mb)
    Date
    2018-10-16
    Author
    PAISAL S. ALPARIDJI, 13410713
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Desa Babakan berkesempatan menjadi pelaksana Pilkades pertama yang menggunakan metode pemilihan e-voting di Kabupaten Bogor. Ratusan desa telah berhasil melaksanakan Pilkades e-voting hasil kerja sama BPPT. Salah dua alasan dipilihnya Babakan adalah tingkat kerawanan konfliknya yang relatif tinggi dan juga jumlah DPTnya yang banyak. Maka direncanakan Pemilihan di Babakan sebagai pilot project dan miniatur Pilkada e-voting. Studi ini berfokus pada Pelaksanaan Pilkades Babakan e-voting yang dilaksanakan 12 Maret 2017. Pada penelitian ini diajukan dua rumusan masalah: Apakah metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai e-voting?; 2. Apa dampak dari diterapkannya metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016? Penelitian ini menggunakan tipologi normatif-empiris. Bahan yang dikaji merupakan peraturan perundang-undangan. Kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan aturan dan ketentuan. Data lapangan diperoleh dari pihak pertama sebagai pelaksana pilkades (panitia), masyarakat pemilih, dan BPPT sebagai pengembang aplikasi. Hasil penelitian menunjukan metode pemilihan yang digunakan adalah e- voting jenis DRE (Direct Recording Electronic) dengan layar sentuh. Dampak yang ditimbulkan juga beragam; efisien secara waktu dan berhasil meredam potensi konflik. Namun di sisi lain menimbulkan masalah yang mendasar: beberapa pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP-el. Padahal undang-undang menjamin setiap orang berhak dipilih dan memilih. Lalu bagi pemilih berkebutuhan khusus (tunanetra) juga ternyata tidak membantu mempermudah, tetap memerlukan bantuan dari pendamping saat memilih. Dengan potensi asas kerahasiaan yang menjadi berkurang. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini: Perlu adanya pembenahan terhadap metode e-voting yang belum mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus, dengan sistem text-to-speech, dsb; pemerintah harus serius menata-ulang proyek perekaman KTP-el yang sudah mangkrak sejak lama, serta perlu adanya pemerataan infrastruktru TIK, agar literasi masyarakat terkait pemanfaatan teknologi semakin meningkat.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11712
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV