Search
Now showing items 61-70 of 499
PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09)
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM HAL PARIWISATA SETELAH LAHIRNYA UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)
Peneltian ini mengkaji tentang “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Pemrintah Kabupaten Bantul Dalam Hal Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Ada dua ...
LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)
Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepakbola ...
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM LAYANAN APLIKASI MANDIRI ONLINE (Studi Kasus di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Area Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam layanan mandiri online dan mekanisme ...
KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka ...
PERPANJANGAN HAK GUNA USAHAPT SUNNYMAS PRIMA AGUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 DI KABUPATEN BINTAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)
Penelitian ini berjudul Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 di Kabupaten Bintan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisi yakni ...
URGENSI PENATAAN ULANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)
Penelitian tentang “Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Refromasi” mengangkat tiga
rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hak angket ...
RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING BUMN PADA SEKTOR PERBANKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-23)
Skripsi ini membahas mengenai rencana pemerintah untuk membentuk Holding BUMN sektor perbankan. Pembentukan Holding BUMN sektor perbankan dapat memunculkan beberapa potensi hukum, salah satunya berpotensi bertentangan ...
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kedudukan Amicus Curiae pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng pada kasus Prita Mulyasari. Metode ...
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999, UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana implementasi dari konsep negara hukum ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ...