URGENSI PENATAAN ULANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REFORMASI

Abstract

Penelitian tentang “Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Refromasi” mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hak angket Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi?; kedua. apa urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi?; ketiga, bagaimana desain penataan ulang hak angket DPR yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini, yaitu: pertama, pengaturan hak angket DPR pasca reformasi telah diatur dalam empat undang-undang, tiga putusan Mahkamah Konstitusi(MK); dan satu peraturan pelaksana DPR. Kedua, urgensi penataan ulang hak angket DPR didasarkan oleh tiga faktor, yaitu: a) kuatnya pertimbangan politis setiap pengambilan keputusan; b) lemahnya tindak lanjut hasil keputusan hak angket DPR; c) rumusan pasal hak angket yang memberi celah multiinterpretasi dan terdapat ketentuan yang belum diatur. Ketiga, penataan ulang hak angket DPR dilakukan dengan menggali pengaturan hak angket dalam UUD NRI 1945, melakukan perbandingan hak angket di beberapa negara, dan mendesain pengaturan hak angket dengan mengevaluasi beberapa komponen. Saran yang dapat diajukan yaitu: pertama, pengaturan hak angket DPR dan implementasinya harus dijaga agar tidak keluar dari koridor UUD NRI 1945; kedua, bagi DPR agar merivisi pasal-pasal mengenai hak angket dalam UU 17/2014 yang tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi; ketiga, bagi pemerintah, agar menanggapi dan/atau menindak lanjuti rekomendasi hak angket DPR.