Search
Now showing items 31-40 of 499
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP KETIDAKBENARAN ISI PROSPEKTUS PADA TAHAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor berkaitan dengan adanya ketidakbenaran isi prospektus pada tahap penawaran umum perdana saham. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ...
PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MAGELANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)
Negara sebagai subyek hukum utama yang juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal ini penyandang disabilitas ...
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan terhadap pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan dan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh debitor selaku pemilik barang jaminan apabila barang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas ...
PENGISIAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH DESA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09)
Pengisian perangkat desa merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa, ...
PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 PASAL 225 AYAT (1) DI KECAMATAN KALASAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)
Penelitian ini berjudul Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Kalasan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana peran camat ...
i TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)
Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang belakangan ini menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Beberapa kasus menunjukan pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan ...
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)
Indonesia memiliki berbagai budaya yang terdapat disetiap belahan wilayahnya, salah satunya adalah budaya dalam menurunkan warisan, di adat Minangkabau warisan yang diturunkan menggunakan sitem matrilinial yaitu menarik ...