Browsing Law by Title
Now showing items 480-499 of 2314
-
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) ... -
Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini memiliki rumusan masalah Mengapa pasca reformasi pembentuk undang-undang menafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan umum secara langsung? Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan ... -
Implikasi Terpidana Hukuman Percobaan Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-15)Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan KPU RI memutuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diperbolehkannya ... -
Implikasi Terpidana Hukuman Percobaan Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan KPU RI memutuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diperbolehkannya ... -
Implikasi Terpidana Hukuman Percobaan Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan KPU RI memutuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diperbolehkannya ... -
Implikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah membawa konsekuensi terhadap kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ... -
Implikasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang terhadap Keberlangsungan Otonomi Daerah dalam Perizinan Industri
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. ... -
“IMPLIKASI YURIDIS PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH:”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur pada pasal 158 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mana setelah diterbitkannya ... -
IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERDA KOTA YOGYAKRTA NOM0R 2 TAHUN 1951 TENTANG TARIF KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Sejumlah peraturan daerah (perda) Kota Yogyakarta yang berusia tua dihapus karena sudah ada peraturan daerah penggantinya. Penghapusan perda diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 126/KEP/2016 tertanggal ... -
Implikasi Yuridis Pemeriksaan Persidangan oleh Panel Hakim yang diperluas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Sepak terjang Mahkamah Konstitusi selama kurang lebih 13 tahun dalam mengawal konstitusi negara UUD NRI 1945 Perubahan telah memberikan aroma positif maupun negatif dalam dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia. Aroma ... -
Implikasi Yuridis Pemeriksaan Persidangan oleh Panel Hakim yang diperluas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Sepak terjang Mahkamah Konstitusi selama kurang lebih 13 tahun dalam mengawal konstitusi negara UUD NRI 1945 Perubahan telah memberikan aroma positif maupun negatif dalam dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia. Aroma ... -
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/P/HUM/2020 TERHADAP LEGALITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui ... -
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase
(UII, 2016)Skripsi ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 15/PUU-XII/2014 dan implikasi yuridisnya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase ... -
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR,DPR,DPD,dan DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-14)Sejumlah pasal menjadi sorotan dalam revisi UU MD3 salah satunya pasal tentang hak imunitas Dewan, dimana pada UU sebelumnya, UU Nomor 17 Tahun 2014 di dalam Pasal 245 ayat (1) juga diatur mengenai hak imunitas yang ... -
IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengkaji tentang Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil ... -
Independensi Komisi Kepolisian Nasional Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Inkonsistensi KPPU Dalam Menerapkan Peraturan Tentang Persengkongkolan Tender (Studi Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor:26/KPPU-L/2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Perusahaan barang dan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam pengadaan suatu barang dan jasa atas sebuah pekerjaan dimana pekerjaan tersebut dapat diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dalam pengadaan barang ... -
INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab terjadinya Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam Memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: ... -
Insider Trading Dalam Transaksi Saham Oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
International Law Protection For Refugees In Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2011)Througout the world and over the centuries, societies have welcomed frightened, the victims of persecution and violence. On 28 July 1951, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees was enacted. The ...